Samosir, Topiknews.co – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kelurahan Siogung-ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, mulai menuai sorotan warga.
Pasalnya, pengadaan bahan kebutuhan dapur MBG tersebut diduga tidak melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal Samosir sebagaimana semangat pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.
Sejumlah warga mempertanyakan keberadaan pemasok bahan pangan untuk dapur MBG tersebut. Mereka menduga bahan-bahan kebutuhan makanan bergizi justru didatangkan dari Kabupaten Humbang Hasundutan, sementara yayasan yang mengelola dapur MBG itu juga disebut berasal dari luar Kabupaten Samosir.
Dugaan tersebut disampaikan salah seorang warga setempat yang meminta identitasnya dirahasiakan kepada wartawan, Selasa (18/11/2026).
Menurut warga, kondisi ini patut dipertanyakan. Sebab, program MBG bukan semata-mata menyediakan makanan bergizi bagi penerima manfaat, tetapi juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat melalui keterlibatan UMKM, petani, pedagang, dan pemasok bahan pangan lokal.
“Kalau bahan kebutuhan dapurnya justru didatangkan dari luar daerah, lalu bagaimana nasib UMKM Samosir? Padahal masyarakat lokal juga memiliki usaha dan mampu menyediakan kebutuhan bahan pangan,” ungkap warga tersebut.
Warga menilai, apabila dugaan itu benar, maka tujuan pemberdayaan ekonomi lokal patut dipertanyakan. Jangan sampai program pemerintah yang memiliki anggaran besar justru hanya memberikan manfaat kepada pihak-pihak tertentu dari luar daerah, sementara pelaku usaha lokal hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri.
Masyarakat pun meminta Pemerintah Kabupaten Samosir tidak tinggal diam. Dinas terkait diharapkan turun langsung melakukan pengecekan terhadap mekanisme pengadaan bahan pangan, asal pemasok, serta keterlibatan UMKM lokal dalam operasional dapur MBG Siogung-ogung.
Jangan Sampai UMKM Lokal Hanya Jadi Penonton, Pemerintah daerah perlu memastikan apakah pengelola dapur MBG telah membuka ruang kemitraan bagi pelaku UMKM Samosir. Jika memang terdapat ketentuan atau arahan pemberdayaan usaha lokal, implementasinya harus diawasi secara serius, bukan sekadar menjadi imbauan tanpa pengawasan.
Publik juga berhak mengetahui siapa pemasok bahan pangan, bagaimana mekanisme pengadaannya, serta sejauh mana pelaku usaha lokal diberikan kesempatan untuk terlibat.
Program MBG seharusnya menjadi peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah, bukan justru memunculkan kesan bahwa UMKM lokal tidak mendapatkan tempat.
Hingga berita ini diterbitkan, dugaan terkait asal pemasok dan pengelola dapur MBG tersebut masih memerlukan klarifikasi dari pihak yayasan maupun instansi terkait.
Pemerintah Kabupaten Samosir dan pihak pengelola MBG diharapkan segera memberikan penjelasan terbuka. Sebab, uang dan program negara semestinya membawa manfaat bagi masyarakat, termasuk menghidupkan ekonomi lokal. Jangan sampai masyarakat Samosir hanya menjadi penerima manfaat makanan, tetapi kehilangan kesempatan menjadi pelaku ekonomi dalam program yang berjalan di daerahnya sendiri.





