Topik News Medan – Aksi damai yang digelar sejumlah massa Mahasiswa untuk menuntut penuntasan kasus dugaan korupsi dana COVID-19 di Sumatera Utara justru berakhir ricuh.
Puluhan peserta aksi diserang brutal dan dianiaya oleh sekelompok pria tak dikenal yang diduga kuat merupakan oknum preman bayaran, Senin (21/7)
Aulia menyampaikan pada media Korannusantara.id Insiden terjadi sekitar pukul 10.00 WIB di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), saat para demonstran baru tiba dan bersiap menyampaikan aspirasi mereka. Namun, aksi belum dimulai, kekerasan sudah terjadi.
“Kami belum sempat orasi. Baru tiba, langsung diserbu oleh belasan pria berbadan besar. Mereka tanya ‘mau demo?’ dan saat kami jawab iya, langsung dipukul, ditendang, dan diintimidasi,” ungkap Muhammad Aulia, koordinator aksi sekaligus korban pemukulan.
Menurut keterangan para peserta aksi, para pelaku datang secara terorganisir dan langsung melakukan serangan fisik tanpa peringatan. Mereka menghadang, memukul, bahkan mencoba membubarkan massa sebelum tuntutan disuarakan. Beberapa korban mengalami luka ringan dan mendapat perawatan medis.
Kejadian ini menimbulkan pertanyaan serius di tengah publik: siapa yang merasa terganggu dengan aksi yang sejatinya sah secara hukum? Aksi yang bertujuan membongkar dugaan korupsi dana penanganan pandemi malah dibungkam dengan kekerasan.
“Kalau tidak ada yang merasa bersalah, kenapa aksi kami harus digagalkan dengan cara brutal? Ini bukan lagi soal pembubaran massa, ini serangan terhadap demokrasi dan merasa paling kebal Hukum” tegas Welvindra, peserta aksi yang juga menjadi korban Serangan Brutal Preman bayaran.
Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari pihak Kepolisian maupun dari Kejatisu. Korban aksi kekerasan telah membuat laporan resmi dan mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini tanpa intervensi dari pihak mana pun.
Massa aksi mengecam keras tindakan brutal tersebut dan menyebut bahwa ini adalah bentuk intimidasi terhadap suara rakyat. Mereka menuntut Kapolda Sumut dan instansi terkait untuk segera mengungkap pelaku dan aktor intelektual di balik penyerangan.
“Jika aparat tidak bergerak, maka rakyat akan percaya bahwa hukum bisa dibungkam oleh kekuasaan,” pungkas Aulia.
“Insiden ini menjadi alarm keras bagi demokrasi dan sebagai negara hukum di Sumatera Utara ada yang kebal hukum. Kini menyampaikan pendapatpun dipenuhi risiko fisik dan nyawa terancam. Masyarakat sipil, lembaga pengawas, dan media kami mohon untuk mengawal kasus ini agar tidak tenggelam sebelum terungkap aktor dibelakangnya,” tutupnya. (Red)
